![]() | |||
Mataram, Pena Kampus – Berdasarkan data
dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) provinsi NTB, indeks
pembangunan manusia (IPM) NTB masih di nomur urut ketiga terbawah
seluruh indonesia. Dari tiga variabel penilaian IPM, untuk pendidikan, dan
kesehatan masing-masing berada pada
urutan 32 dan 33 dari 33 daerah.
Sedangkan dari pertumbuhan ekonomi, NTB terbilang cukup tinggi, yakni berada di
posisi sembilan dari 33 daerah. namun hal itu belum membantu NTB untuk menaikkan tingkat IPM
dalam skala nasional.
Rendahnya angka-angka tersebut disebabkan oleh
penyebaran pendidikan dan kesehatan tidak merata dan menyeluruh. Selama ini,
peningkatan angka pendidikan dan kesehatan
di NTB selalu dipusatkan di daerah perkotaan saja, sedangkan untuk
daerah pinggiran dan terpelosok jarang sekali tersentuh. Selain itu, adanya
diskriminasi juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan
pendidikan. Munculnya sekolah–sekolah unggulan meberikan tekanan dan intervensi
yang luar biasa terhadap sekolah-sekolah non-unggulan. Tingginya standar yang
diterapkan oleh sekolah unggulan, menjadikan sekolah non-unggulan mengalami
kesusahan. Hal itu kemudian menjadi faktor
yang menyebabkan kecurangan dalam pendidikan marak terjadi. Karena pada
saat ini pendidikan kita hanya bertumpu pada angka dan nilai riil yang kita
dapatkan sehingga terjadi diskriminasi angka dan nilai sehingga dengan berbagai
macam cara dalam meraih angka dan nilai dilakukan dengan cerdik.
Hal itu terungkap dalam kolokium yang dilaksanakan
oleh program studi Pendidikan Kimia FKIP Unram pada hari Sabtu, 30/1 bertempat
di aula gedung A FKIP. Menurut Kaprodi Pendidikan Kimia, I Nyoman Loka,
kolokium ini bertujuan untuk mengenalkan masalah-masalah yang
dihadapi pemerintah dalam rangka memajukan pendidikan di NTB kepada jajaran
dosen dan mahasiswa, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan
tersebut.
Masih Rendah
Dikpora NTB
sendiri, telah melakukan tes IQ terhadap 1.000 orang siswa SMA. Siswa tersebut
merupakan siswa yang mendapat rangking satu sampai tiga di masing-masing sekolahnya.
Hasilnya, Dikpora mengaku mendapat beberapa bibit-bibit unggul, yaitu siswa
yang memiliki IQ antara 120-130.
“Dari 1.000 orang yang kami tes, ada beberapa yang
memiliki potensi, hanya saja tidak banyak, kurang dari 50 orang, sekitar 19
orang. Mereka itu punya IQ lebih dari 125,” ungkap Ketua Dikpora provinsi NTB,
Rosyadi. Mantan dosen fakultas pertanian itu menambahkan, bahwa hasil IQ ini
dipengaruhi oleh potensi alam masyarakat NTB.
Guru dianggap kontributor utama dalam rangka memajukan
kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nantinya, diharapkan
peningkatan kualitas pendidikan ini akan mampu meningkatkan presentase Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di daerah NTB. Rosiady Sayuti menambahkan
bahwa perlu adanya anggaran yang diajukan untuk peningkatan mutu pendidikan
NTB. Peningkatan mutu pendidikan ini sendiri bisa dilakukan melalui peningkatan
kualitas guru, karena guru dianggap sebagai ujung tombak dari pendidikan.
“Guru yang baik
dan berkualitas, maka akan mampu melahirkan siswa yang baik dan berkualitas
pula, oleh karena itu, guru sebagai kontributor utama dalam pendidikan perlu
ditingkatkan mutu dan kualitasnya melalui pelatihan dan penelitian,” ujarnya.
Mulai Meningkat
Pada tahun 2015, variabel penilaian pendidikan untuk
menentukan tingkat IPM mengalami perubahan. Buta aksara yang semulanya
digunakan sebagai penilaian, diganti menjadi angka harapan lama waktu
bersekolah. Penilaian ini dipatok dari usia 15-Lansia. Perubahan variabel ini
menyebabkan tingkat IPM NTB mulai meningkat, karena angka partisipasi untuk
bersekolah di NTB lebih baik dari 21 daerah lainnya. Hal ini tidak lain karena
adanya program ADONO (Angka Drop Out Nol) yang dicanangkan oleh Gubernur NTB.
Program ini mampu menekan angka Drop Out di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama dari 5% menjadi 0,3%. Sedangkan untuk tingkatan Sekolah Menengah Atas
mencapai persentase 1,6%.
Selain program ADONO dari Gubernur tersebut, untuk
mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di NTB juga perlu adanya pemerataan.
Penghapusan status unggulan dan non-unggulan oleh pemerintah terhadap
sekolah-sekolah di perkotaan adalah satu langkah usaha untuk menyetarakan
standar dari tiap-tiap sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah yang terkesan
dianaktirikan. Kemudian perlu adanya bantuan beasiswa yang tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan
agar mampu mengenyam pendidikan.
Selain itu, pengabdian terhadap masyarakat oleh pihak
perguruan tinggi juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi buta
aksara. Dengan begitu, angka pendidikan di NTB akan bisa meningkat sehingga
tingkat IPM pun bisa naik. (wwq,ska,sm,mad)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar