Aksi Tolak “Cuti Paksa”, Mahasiswa Tagih Janji ke DPRD

Mataram, (Pena Kampus)—Aksi yang dilakukan oleh Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Himpunan Mahasiswa Pengkaji dan Peneliti Kemasyarakatan (HMP2K) Unram, Wahana Mahasiswa Pengkaji Masyarakat (WMPM) Unram, dan Forum Mahasiswa Serikat (FMS) Mataram menuntut penolakan cuti paksa terkait Surat Edaran Keputusan Rektor IAIN Mataram No. 19/In.07/KU.00.1472/2017 tentang tidak adanya perpanjangan pembayaran SPP semester ini. 

Telah dikonfirmasi oleh Pena Kampus(3/21) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram terkait aksi yang dilakukan oleh SMI, HMP2K Unram, WMPM Unram, dan FMS Mataram menuntut janji dari pihak DPRD Komisi V  pada pihak Koordinator Lapangan (Korlap) untuk memberikan penjelasan dan mediasi terhadap keputusan yang dikeluarkan rektor IAIN mataram.

Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kota Mataram ini berlangsung dari pukul 10:00-12:30 Wita. Empat tuntutan yang dikeluarkan oleh para mahasiswa pergerakan yang melakukan aksi. Pertama, tolak cuti kuliah mahasiswa IAIN mataram. Kedua, stop premanisme di dalam kampus. Ketiga, legalkan status semua mahasiswa IAIN mataram, dan. Keempat, stop trend kenaikan biaya kuliah.

Setalah menunggu dua jam lamanya Korlap Aksi mulai menyuarakan beberapa tuntutan dan solusi yang ditawarkan melalui suara-suara nyanyian darah juang mahasiswa. Namun tidak ada pihak DPRD Komisi V yang memberikanrespon terkait tuntutan aksi dari mahasiswa pergerakan tersebut.

Salah satu anggota aksi, Bayu telah dikonfirmasi pihak Pena Kampus mengatakan dari kesepakatan semua pihak anggota komisi V agar bertanggung jawab untuk mengarahkan anggota komisi V DPRD, Kementrian Agama, dan DIKPORA Mataram agar langsung mengonfirmasi ke IAIN Mataram pada jam 10:00 terkait tuntutan kami. Karena berbicara kejelasan yang diberikan oleh pihak komisi V dengan jalan metode aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pergerakan.

Solusi Diabaikan

Ada empat solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa pergerakan ke pihak rektor IAIN mataram. Pertama, cabut SK rektor IAIN Mataram tentang tidak adanya perpanjangan SPP di IAIN mataram. Kedua, tindak tegas birokrasi kampus yang menyewa preman dan belum mendaftarkan mahasiswa IAIN Mataram di DIKTI. Ketiga, libatkan mahasiswa dalam setiap pembuatan kebijakan kampus, dan. Keempat, berikan jaminan akses pendidikan bagi mahasiswa miskin.

Inilah solusi yang tawarkan oleh pihak mahasiswa pergerakan terhadap rektor IAIN mataram. Namun solusi ini tidak pernah ditanggapi oleh rektor IAIN mataram selama ini.

Aksi yang dilakukan bukan Cuma hari ini, namun aksi ini telah dilakukan 12 kali oleh mahasiswa IAIN mataram untuk meminta kejelasan terkait pertimbangan atas keputusan yang dikeluarkan oleh rektor IAIN mataram.

“Harus mencari solusi alternatif bukan mengcut langsung seperti ini,” ungkap Hamzar komisi II ketika dikonfirmasi Pena Kampus, Selasa (21/3) di ruangannya

Ia mengatakan beberapa solusi yang ditawarkan pihak mahasiswa kepada pihak rektor selama ini dibaikan, “bagaimanapun caranya anak-anak ini bisa terus mengikuti perkuliahan, karena mereka mampu bayar namun dengan keadaan yang kurang mampu harus bisa ditolerir masalah-masalah seperti ini,” pungkasnya.

Akan Ditindaklanjuti

Perihal kasus ini pihak mahasiswa pergerakan akan terus mengawal kasus ini sampai pada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan rektor IAIN. Karena dapat diketahui kejelasan kasus ini masih ngambang terkait tuntutan dan solusi yang ditawarkan pihak mahasiswa pergerakan. Kasus ini akan dilaporkan ke pihak  yang berwenang.

“kasus ini akan kami tindaklanjuti ke pihak yang berwenang jika tidak ada kejelasan dari pihak IAIN,” ungkap Bayu

Dapat diketahui bahwa kesepakatan-kesepakatan dengan pihak DPRD Komisi V dan pihak roktor IAIN dengan mahasiswa pergerakan harus segera ditepati, karena terkait masalah ini sudah hampir dua bulan tidak ada kejelasan dari ke dua pihak. “kami akan terus mengawal dengan internal kami agar masalah ini dapat diselesaikan, baik dengan cara metode-metode aksi atau berdiskusi dengan kedua belah pihak,” tangkas Bayu. (Viq)