Aliansi Rakyat NTB Menggugat Melakukan Aksi di Depan Kantor Gubernur

 

Mataram, Pena Kampus - Aliansi Rakyat NTB Menggugat bersama dengan mahasiswa se-Nusa Tenggara Barat menggelar seruan aksi terkait dengan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional: Pemerintah hari ini tidak bisa menutup mata, telinga, dan harus tetap peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat  (3/5/2021)

Aksi tersebut dimulai dengan aksi mimbar bebasdi Simpang Empat BI oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram pada hari Minggu (2/5), aksi tersebut dijadikan sebagai pemantik untuk gerakan selanjutnya, “Adapun aksi tersebut digelar atas dasar ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di NTB lebih khususnya dalam sektor pendidikan,” Ujar Yudistira, Ketua BEM FKIP Unram, yang dihubungi via whatsapp, Minggu (2/5).

Seruan aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat bersama dengan organisasi mahasiswa se-NTB dan persatuan buruh dilakukan di Simpang empat BI menuju kantor Gubenur NTB, adapun yang menjadi tuntutan dalam sektor perburuhan yakni salah satunya tentang memberhentikan tren PHK sepihak, sedangkan dalam sektor pendidikan pemerintah diharapakan untuk mengevaluasi tentang kebijakan kampus merdeka. “Soal kampus merdeka menurut kajian kita dalam konteks inikan, sebenarnya ini adalah skema pemerintah dalam meliberalisasi total sektor pendidikan,” ujar Elo perwakilan dari Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)

Pada aksi tersebut, terdapat dua garis besar isu yang diangkat dengan poin tuntutannya masing-masing. Tuntutan aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat Hari Buruh Internasional adalah:

1.     1.  Cabut UU Cipta Kerja

2.      2. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan buruh dan wujudkan upah layak nasional

3.      3. Mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan dan kesejahteraan pekerja selama di masa pandemi.

4.      4. Stop PHK sepihak

5.      5. Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi tentang perlindungan buruh

6.      6. Berikan pekerjaan yang layak bagi pemuda desa

7.      7. Tolak cicil THR dan berikan THR penuh untuk buruh.

Adapun tuntutan Aliansi Rakyat NTB Menggugat Hari Pendidikan Nasional adalah:

1.   1.  Mendesak pemerintah NTB  berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.

2. 2. Pemerintah mengevaluasi kegiatan belajar dari rumah dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa transisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di NTB.

3.   3. Hentikan privatisasi, liberalisasi, komersialisasi pendidikan.

    4.Mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan kampus merdeka.

5.    5. Stop refresifitas terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat.

6.    6. Wujudkan kesejahteraan guru honorer di NTB.

7.     7. Cabut UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Dalam aksi tersebut Gubenur NTB tidak dapat ditemui di tempat karena sedang berada di luar daerah, merespon hal tesebut Presiden Mahasiswa Universitas Mataram mengatakan bahwa itu adalah bagaimana bentuk kurangnya rasa kepedulian pemerintah provinsi terhadap rakyat, “sering kali kemudian ketika aksi kita ini selalu disambung oleh orang-orang yang memang tidak memiliki kepentingan untuk kemudian menyelesaikan segala hal yang kita sampaikan baik itu berupa tuntutan ataupun yang lainnya,” ujar Yusril Ashfahani, Presma Unram.

Namun, Gede Putu Ariyadi, selaku Kepala Dinas Bidang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa akan meneruskan semua tuntutan ke Gubenur, “ semua tuntutan dan aspirasi akan kami teruskan ke Gubenur,” tegasnya.

Terkait dengan hasil seruan aksi tersebut, Aliansi Rakyat NTB Menggugat yang terdiri dari beberapa organisasi dan persatuan buruh akan melakukan audiensi dengan dinas-dinas terkait untuk kemudian kembali mengaudiensikan apa yang menjadi tuntutan rakyat.(els, del)