Mataram, Pena Kampus - Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) kian memasuki babak akhir, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi. (15/09/22)
Beberapa minggu lalu, DPM menggelar sidang evaluasi setengah kepengurusan BEM, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2022 di gedung D 301 FKIP, Unram. Sidang tersebut menciptakan atmosfer perang argumen antara BEM dan DPM, sesekali diselingi perwakilan dari Organisasi Mahasiswa (Ormawa) untuk membedah keberhasilan program kerja yang berjalan dan sejauh mana kinerja BEM, tak jarang kinerja DPM pun dibedah. Alhasil BEM dan DPM harus berbenah, banyak catatan yang mereka kantongi.
Kendati demikian, menengok masa jabatan BEM dan DPM yang kian memasuki akhir kepengurusan, seorang mahasiswa yang aktif di salah satu UKMF turut memberikan komentar. Ia menyampaikan bahwa kinerja BEM dan DPM belum tampak sampai sejauh ini. "Kita belum lihat sebenernya BEM ini punya inovasi baru walaupun mungkin memiliki kedekatan emosional yang sangat dekat dengan mahasiswa, Ormawa, dan pejabat kampus atau dekanat." Pungkasnya ketika ditemui di gedung sekretariat Ormawa.
Mahasiswa semester 7 yang tidak ingin disebut identitasnya itu juga memberikan komentar terkait kinerja DPM, ia beranggapan bahwa DPM belum bekerja sesuai dengan tugasnya. "Ada beberapa perlu perbaikan lagi, contohnya yang bukan kerja dari DPM itu dilakukan oleh DPM itu sendiri, mungkin karena belum paham tupoksi dari DPM yaitu menyerap aspirasi dari mahasiswa." Tegas mahasiswa yang kerap memberikan kritik terkait kinerja BEM dan DPM itu.
Banyak Proker yang Belum Terlaksana
BEM FKIP 2022 yang dilantik sejak Januari lalu, datang dengan tekad memperkuat hubungan dengan Ormawa, terlihat dari kehadiran BEM yang sering membersamai di sela-sela kegiatan Ormawa. Zayid Wahyudi selaku wakil ketua Mapala FKIP mengungkapkan bahwa ia merasakan kedekatan emosional dengan BEM, ia beranggapan BEM mampu manjalin hubungan yang baik dengan Ormawa. "Yang saya lihat atau kami di Ormawa, bagaimana BEM mampu merangkul kami secara keseluruhan dan itu tidak kami rasakan di kepengurusan-kepengurusan sebelumnya." Jelas Zayid ketika ditemui di gedung sekretariat Mapala.
Terlepas dari itu, Andiman selaku ketua DPM menjelaskan bahwa program kerja yang ditawarkan oleh BEM masih banyak yang belum terlaksana, terhitung baru 6 program kerja yang terlaksana dari 15 program kerja yang direncanakan akan selesai dalam waktu setengah kepengurusan. "Ketika rasionalisasi mereka merencanakan kurang lebih 15 proker sebelum setengah kepengurusan, sedangkan yang di LPJkan kemarin baru 6 proker." Tutur mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ketika dihubungi tim Pena Kampus melalui whatsapp (30/08/2022).
Sementara itu, Muh Muhlas selaku sekretaris jenderal BEM memberikan alasan terkait persoalan tersebut, ia mengatakan bahwa semua program kerja sudah dalam proses dan tengah memasuki tahap persiapan. "Sebenarnya sedang berjalan semua persiapannya, tinggal dieksekusi." Pungkasnya ketika diwawancara tim Pena Kampus beberapa hari lalu.
Muhlas juga membeberkan alasan yang menyebabkan banyaknya program kerja yang mandek, ia mengatakan bahwa LPJ yang seharusnya diserahkan ke pihak birokrasi setelah selesai berkegiatan, namun sering terlambat. Hal tersebut mengakibatkan proposal kegiatan selanjutnya tidak bisa dicairkan. "Awalnya masalahnya tentang lama pengumpulan LPJ kemarin beberapa kegiatan, karena sebelum memasukan proposal harus diserahkan LPJ proker sebelumnya dulu." Terang mahasiswa Pendidikan Matematika itu.
Lebih lanjut, Andiman mememberikan tanggapan terkait hal tersebut, ia beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah bentuk kelalaian dari BEM, karena sidang rasionalisasi hanyalah bentuk rancangan. "Kalau di akhir tidak dijalankan semua, itu baru bentuk kelalaian dan tidak profesional dari mereka." Tegas mahasiswa semester 7 itu.
Kurang koordinasi dan komunikasi
Nampaknya komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang utama dalam menjalankan sebuah hubungan, agar terlaksananya kegiatan dan berjalan sesuai aturan, terlebih BEM dan DPM menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif.
Sejauh ini, BEM dan DPM merasa hubungan mereka cukup mesra, namun tanpa diiringi koordinasi dan komunikasi. Muhlas selaku Sekjend BEM mengungkapkan alasan kenapa masalah tersebut bisa terjadi, menurutnya kepentingan antar lembaga yang membuat koordinasi dan komunikasi tidak dibangun sebagaimana mestinya. "Sebenarnya saling ego organisasi, sebelum LPJ, BEM jarang melaporkan proker ke DPM, begitupun DPM kurang bertanya tentang proker BEM." Ungkap Muhlas.
Lebih lanjut, Muhlas juga berkomentar terkait aspirasi mahasiswa, ia mengatakan bahwa masalah pengawalan aspirasi kurang koordinasi antara BEM dan DPM, akhirnya BEM dan DPM berjalan tanpa beriringan. "Dan juga terkait masalah aspirasi masih kurang koordinasi, terkadang banyak masalah diselesaikan oleh BEM tanpa melibatkan DPM." Tegas Muhlas.
Di sisi lain, Andiman juga turut berkomentar, ia juga mengakui bahwa BEM dan DPM kurang koordinasi dan komunikasi. "Makanya kita bangun komunikasi yang baik dengan BEM sebelum menjalankan proker, kalau masalah proker sudah sangat bagus mulai output dan tujuannya." Tutur Andiman. (Ril, Zir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar