Menyoroti Isu Regional Daerah yang Tak Kunjung Selesai, Mahasiswa Kembali Aksi

(Sumber: LPM Pena Kampus)

Mataram, Pena Kampus- Guna merespon tindakan pemerintah yang dinilai tidak mengutamakan kepentingan rakyat serta banyaknya isu regional daerah yang tidak terselesaikan, Aliansi Rakyat NTB Menggugat kembali turun kejalan dan menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). (4/5/23)

Dalam aksi ini, ada dua komponen dasar yang melatarbelakangi aksi ini yakni karena adanya isu nasional serta isu regional di NTB. Hal ini disampaikan langsung oleh Afif, selaku Sekertaris Jendral (Sekjend) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram), “yang pertama itu adalah UU Ciptaker yang menjadi polemik dimana keberpihakannya tidak berorientasi pada buruh, nelayan, dan pekerja-pekerja kecil.” Ungkapnya.

Selain itu Ia juga menjelaskan beberapa isu-isu regional yang juga menjadi tuntutan pada aksi yang di gelar antara lain, permasalahan pembangunan kereta gantung di Rinjani, persoalan-persoalan mahasiswa di NTB, serta persoalan agraria dan perampasan tanah rakyat yang terjadi dibeberapa wilayah di NTB.

(Lembar tuntuan aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat)

Adapun beberapa lembaga yang tergabung dalam aliansi ini antara lain, BEM Unram, BEM Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram, BEM Fakulltas Peternakan Unram, BEM Fakultas Hukum Unram, BEM Fakultas Pertanian Unram, BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Mipa) Unram, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram, Dewan Perwakilan Mahasiwa (DPM) Unram, BEM Fatepa Unram, BEM Poltekkes Mataram, BEM Poltekkes Mataram, BEM Medika Farma Husada (MFH), BEM Universitas Bumi Gora, BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Walhi NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN), FMR, Kesatuan Pejuang Rakyat (KPR), Himasda, Formula, dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).

Aksi ini dimulai pukul 10.00 WITA dengan beberapa orasi dari pimpinan dan ketua lembaga yang tergabung dalam aliansi. Sesuai dengan kesepakatan masa aksi, aksi akan diberhentikan apabila Ketua DPRD NTB dan fraksi lainnya keluar menemui masa aksi.

Hingga pukul 13.10, Hj. Baiq Isvie Rupaeda selaku Ketua DPRD NTB beserta TGH. Najamudin Mustafa selaku Ketua Komisi I turun menemui masa aksi kemudian melakukan dialog interaktif. Setelah mendengarkan beberapa poin tuntutan yang disampaikan langsung oleh masa aksi, Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan akan mengundang perwakilan mahasiswa dari masing-masing lembaga yang tergabung dalam aliansi untuk berdiksusi langsung dengan pimpinan kampus, serta pejabat-pejabat yang berwenang dengan membawa data valid agar seluruh tuntuan yang dibawa oleh masa aksi bisa terselesaikan.

“Jadi yang mewakili setiap kampus dan lembaga itu maksimal dua orang, Senin saya mengundang seluruh Rektor Universitas, ditambah persoalan PT. AMMAN yang disampaikan tadi yang menjadi kewenangan komisi IV.” Tegasnya.

Aksi diakhiri dengan penandatanganan lembar poin tuntutan oleh Koordinatur Umum Aksi, Afif Amanullah dan Ketua DPRD NTB Hj, Baiq Isvie Rupaeda. (Els,Gia)