Rencana UNRAM Satu Jalur Harus ‘Dimatangkan’

Mataram (Pena Kampus)-Mulai 1 Januari 2014 Universitas Mataram akan memberlakukan lalu lintas satu pintu masuk dan satu pintu keluar (satu jalur/sejalur). Dengan harapan mampu meningkatkan ketertiban lalu lintas dan mengurangi kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Unram. Prosesnya yang dimulai pada 2014, akan diuji coba selama tiga bulan. Pola Satu Jalur ini pun sedang dalam tahap sosialisasi, baik kepada Civitas Akademika Unram maupun Masyarakat yang mnggunakan jalan raya Unram sebagai jalan umum.             

Ahib Riyadi, Kepala Unit Humas IT dan Perlengkapan (UHTLP) Unram, (21/11) kemarin menjelaskan prosedur lalu lintas sejalur tersebut akan memakai jembatan unram sebagai pintu masuk dan menembus jalan pemuda sebagai pintu keluar. Dengan berlakunya sejalur ini unram juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang memasuku area Unram. “Di depan pintu utama (Jalan Majapahit) akan dibangun pos untuk pemeriksaan kartu identitas, baik civitas akademika maupun tamu yang berkepentingan. Pintu yang digunakan hanya yang di depan, jadi yang lainnya akan ditutup dan dibuka jika benar-benar perlu.” Jelasnya.

Untuk posisi gerbang satu di depan jalan masuk Unram, setiap civitas akademika yang akan masuk harus menunjukkan kartu identitas. Bagi mahasiswa cukup menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Dosen dan pegawai pun sedang dibuatkan identitas pengenal. Begitupun dengan tamu-tamu Unram yang akan  berkepentingan. “Kami akan buatkan ID-Card untuk para tamu,” jelas laki-laki yang baru menjabat kurang dari dua tahun tersebut.

Ditengah sosialisasi prosedur peraturan tersebut sedang berjalan, nyatanya terdapat banyak pendapat Kontra dari Mahasiswa sebagai civitas akademika. Seperti yang diungkap Anugerah Septiansyah, salah satu mahasiswa FKIP Unram “Rute perjalanan ke kampus akan menjadi lebih jauh daripada sebelumnya.” Ungkapnya sambil mengungkap ketidak sepakatannya terhadap kebijakan tersebut.

Hal senada juga diungkap Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, “penerapan satu jalur ini akan membuat Unram semakin eksklusif, masyarakat tidak lagi dapat menggunakan akses jalan satu-satunya penghubung antara Kekalik dengan Gomong maupun Dasan Agung.’’ Pungkasnya ketika diwawancara.

Unram dituntut mengkaji kembali kebijakan itu sebelum mengambil keputusan. Perencanaannya  harus benar-benar matang. “Bagaimana teknisnya untuk memeriksa identitas mahasiswa, dosen dan pegawai yang jumlahnya puluhan ribu, apakah Rektorat akan menerjunkan seluruh satpamnya untuk melakukan pemeriksaan.’’ Ujarnya penuh tanda Tanya. “Bayangkan jika Mahasiswa yang masuk kuliah setiap jam yang sama itu ada sampai lima ribuan, tentu itu akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan dapat saya pastikan itu akan menimbulkan kemacetan yang panjang, sementara disatu sisi mahasiswa tentu akan terlambat.’’ Ungkap mahasiswa tersebut. “Kalau memang keamanan menjadi alasan penerapan satu jalur ini menurutnya, itu sangat keliru, mestinya untuk meminimalisir curanmor itu cukup pengamanannya diketatkan di tingkat Fakultas saja,’’ imbuhnya.

Namun demikian ada juga mahasiswa yang setuju dengan aturan tersebut. “Saya sih tidak masalah dengan aturan itu kalau demi keamanan motor saya,” ujar Misni Rahayu yang juga mahasiswa FKIP Unram. “Ini cara terakhir untuk mengatasi masalah pencurian motor,” ujar Lalu Abdul Hamid, satpam Unram

Beberapa dosen juga ikut  menanggapi masalaha tersebut. Seperti yang dijelaskan olehs Dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris yang juga setuju dengan pemberlakuan satu jalur di Unram. “Jika memang demi keamanan, ya lihat saja nanti perkembangannya dulu,” ujarnya.

Begitu pula dengan salah satu pegawai di FKIP yang enggan disebutkan namanya. Ia berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menolak aturan yang bertujuan menertibkan. “Jangan selalu menganggap segala kebijakan dari Unram ini buruk. Lihat sisi positifnya juga perlu!” simpulnya. (ild/ist)