KPRM KURANG SOSIALISASI

Mataram, Pena Kampus (14/1) – Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) sudah terbentuk sejak bulan desember 2016 lalu. Hanya saja dinilai kurang dalam sosialisasi yang menyebabkan banyak mahasiswa tidak tahu mengenai pendaftaran bakal calon ketua Badan Eksekuitif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas mataram (Unram).

Pendaftaran bakal calon sudah dibuka sejak tanggal 3 Januari sampai 12 Januari. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada yang mendaftarkan diri. Oleh sebab itu KPRM melakukan perpanjangan waktu sampai tanggal 13 Januari. Ketika ditemui di sekretariat BEM, Khaerul Watoni selaku ketua KPRM mengakui bahwa melakukan perpanjangan waktu 1x24 jam. Dan di saat waktu perpanjangan, ada tiga pasangan calon yang mendaftar. Tiga pasangan calon tersebut adalah (1) Haruman dan Bq. Rizki, (2) Jamilludin dan Rizki ikrama, (3) Ahmad Hudori dan Andi. “Sudah tiga pasangan, perpanjangan waktu 1x24 jam” ungkapnya.

Sosialisasi yang dilakukan KPRM juga lebih banyak di jejaring sosial seperti facebook. Selain itu menggunakan pamflet dan spanduk. Surat pemberitahuan pengusungan calon dari organisasi mahasiswa (ormawa) untuk mengusungkan calonnya juga tidak ada. “Tidak ada (red:surat) untuk kegiatan ini, saya tahu dari teman yang ikut BEM dan spanduk”. Cetus Alif selaku ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn.

Hudori yang merupakan salah satu calon juga mengeluhkan sosialisasi yang dirasa kurang. Terbukti saat hudori meminta KTM kepada temannya dari prodi lain banyak yang bertanya-tanya pengumpulan KTM untuk apa. Selain itu, waktu yang diberikan juga dianggap terlalu pendek, belum lagi pendaftarannya juga dekat dengan waktu ujian. Hudori sendiri juga mengakui bahwa dirinya mendaftarkan diri di menit-menit akhir waktu perpanjangan. Spanduk untuk sosialisasi pun hanya dua. Penempatannya spanduk juga dinilai kurang tepat. Terutama spanduk yang dipasang di dekat Gedung Kuliah Bersama (GKB). “Waktunya terlalu pendek, sosialisasi kurang. Pemasangan spanduk di GKB, ini kan khusus FKIP”. Keluhnya saat ditemui Pena Kampus.

Hudori juga menganggap sistem yang digunakan juga dianggap aneh. Persyaratannya harus mengumpulkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) minimal 50, dimana 20-nya harus dari luar prodi calon. Disatu sisi juga harus ada surat pengusungan calon dari organisasi yang diikutinya. Artinya, tidak dibedakan antara naik secara independen dan usungan dari organisasi. Seharusnya naik secara independen itu tidak perlu lagi menggunakan surat pengusungan dari organisasi. “Seharusnya jika menggunakan KTM, artinya naik secara indpenden”, tambahnya.(Gon)