Gedor Gedung DPRD, Aliansi Rakyat NTB Menggugat Gelar Aksi Tanpa Bersurat

 

Sekertaris Dewan DPRD Provinsi NTB

Mataram, Pena Kampus – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat  melakkan aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tema aksi Matinya KPK di tengah Darurat Demokrasi dan Tingginya Pajak (22/06/2021)

Kelompok mahasiswa yang terdiri atas sekitar 300-an orang berkumpul dan melakukan di depan Kantor DPRD Provinsi NTB pada Selasa pagi-siang. Kelompok massa aksi (mahasiswa) terhimpun dari beberapa almamater universitas se-kota Mataram antara lain Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dan Universitas Muhammadiyah (Ummat). Aksi tersebut membawa lima poin tuntutan yang dibacakan langsung oleh koordinator umum (kordum) aliansi sebelum massa aksi membubarkan diri.

Pada aksi tersebut, aliansi rakyat NTB menggugat tidak dapat melakukan dialog dengan pimpinan DPRD Provinsi NTB yang merupakan sasaran penyampaian aspirasi yang dikehendaki. Sebab, saat aksi tersebut dilaksanakn, pimpinan DPRD Provinsi NTB sedang melakukan kunjungan kerja dan tidak berada di kantor pada hari itu (Kamis, 22/06/2021).

Menanggapi hal tersebut, Yusril selaku koordinator umum aliansi dalam orasinya mengatakan kecewa dikarenakan pimpinan dewan sedang tidak ada di kantor saat mereka menyampaikan aspirasi mahasiswa dan rakyat NTB. “Terus terang kita kecewa kawan_kawan, sebab pimpinan anggota dewan yang terhormat tidak ada di kantor untuk menemui kita,” ujar mahasiswa Unram itu. 

Mahdi, sekertaris dewan (Sekwan) DPRD Provinsi NTB menjelaskan ihwal ketidakhadiran pimpinan dewan di kantor pada hari itu (Kamis, 22/06/2021). Ia menyebutkan bahwa pimpinan diajdwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar kota. “Pimpinan tidak di kantor, mereka pergi kunjungan kerja bersama lemhanas,” ujar Mahdi. Ia juga menambahkan bahwa terkait adanya aksi, mahasiswa tidak pernah melayangkan surat kepada DPRD untuk melakukan aksi. “Mahasiswa tidak menyampaikan surat kepada kami, seharusnya kan 2/3 hari sebelumnya sudah masuk surat, supaya kami juga mengomunikasinnya ke pimpinan, jika mau menemui pimpinan,” ujar Sekwan saat diwawancarai pena kampus.

Mengkalrifikasi terkait surat tersebut, Noli selaku humas aliansi meyebutkan bahwa memang surat tidak dilayangkan ke DRPD, melainkan hanya ke polres Mataram. “Surat sudah kami sampaikan tadi malam (malam Selasa) ke polres Mataram, seharusnya kan polres yang menyampaikan ke DPRD, ini sudah lazim kita lakukan dari aksi-aksi sebelumnya,” ujar mahasiswa Universitas Mataram itu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa seharusnya pihak DPRD menyalahkan polres Mataram yang tidak sesegera mungkin melaporkan permohonan aksi kepada DPRD. “Jangan salahkan kami dong, secara struktural ini terkait komunikasi polres dan DPRD,” tegasnya.

Akibat dari tidak sampainya surat tersebut ke DPRD Provinsi NTB, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Mengguat tidak dapat melakukan dialog dengan pimpinan DPRD Provinsi NTB. (hel)