Sambut Hari Pahlawan Nasional, Aliansi Rakyat NTB Menggugat Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD NTB

Sumber: LPM Pena Kampus

Mataram, pena kampus – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10/11/2021.

Aksi yang digelar di depan kantor DPRD NTB pada Rabu (10/11/2021) membawa beberapa tuntutan. Tuntutan tersebut diantaranya terkait pelemahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), perampasan lahan, demokrasi yang dikebiri, dan represifitas oleh aparat. Namun yang paling ditekankan pada aksi kali ini adalah evaluasi dari kinerja kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf.

Di samping itu, aksi ini juga didasari dengan momentum hari pahlawan nasional. “Aksi dilakukan karena kita menyambut momentum Hari Pahlawan Nasional.” Ujar Yusril selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram).

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat datang dari berbagai almamater dan organisasi kemahasiswaan. “Ada BEM Unram dan beberapa BEM Fakultas, kemudian ada teman-teman dari BEM se kota Mataram seperti STIKES dan sebagainya, ada FMN Mataram, FM Lobar, SMI Mataram, KPR, PEMBEBASAN.” Ungkap Yusril.

 

Sementara itu, Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat membawa tantutan mereka sendiri. Tuntutan yang mereka bawa lebih menekankan pada isu-isu di daerah Lombok.

“Isu yang dibawa FMN itu ada tiga yang pada prioritasnya, pertama itu soal perubahan iklim, yang kedua itu soal masalah KEK, dan yang ketiga soal situasi Sembalun yang pada nyatanya banyak perampasan tanah.” Tutur Alwi sebagai ketua FMN cabang Mataram.

 

Lebih lanjut, massa aksi terus bersikeras untuk bertemu dengan ketua DPRD NTB. Hingga beberapa kali menerobos pintu gerbang dan masuk ke dalam kantor. Namun tak ada ketua DPRD NTB dan tak ada satupun anggota dewan di tempat karena sedang ada rapat kerja bersama dengan jajarannya. Hal tersebut disampaikan oleh Mahdi selaku Sekretaris Dewan (Sekwan). “Pimpinan dewan pada saat sekarang sedang rapat pembahasan anggaran 2022.”

 

Lantaran tak kunjung bertemu dengan ketua DPRD NTB, massa aksi akhirnya membubarkan diri dan menyatakan kekecewaannya terhadap DPRD NTB. Bahkan mereka mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak. "Kami pastikan kami akan mengultimatum apabila dalam waktu 3 kali 24 jam yang menjadi intern kita tidak direspon maka kami akan datang dengan massa yang lebih besar dari hari ini." Tegas Yusril. (ril/yik/els)