Pemira Tidak Jelas, Mahasiswa Meradang - LPM Pena Kampus

Wadah Gali Nurani Mahasiswa

Breaking

Minggu, 23 Januari 2022

Pemira Tidak Jelas, Mahasiswa Meradang

 

Peserta Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Mataram


Mataram, Pena Kampus – Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Mataram (UNRAM) melakukan aksi di halaman gedung rektorat, guna mendesak kejelasan Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) dan kejelasan beberapa tuntutan lainnya.

Mahasiswa Unram yang tergabung dalam "Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus" melakukan aksi yang berpusat di halaman rektorat pada Jumat (21/01/2022). Sekitar kurang dari 100 mahasiswa ikut terlibat dalam aksi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram tersebut. 

Aliansi yang tergabung dalam aksi ini antara lain adalah BEM Fakultas (Pertanian, FEB, dan MIPA), kemudian Ormawa ( HMP2K, LDK, Argument, dan Prima). Hal yang mendasari berlangsungnya aksi ini yaitu banyaknya mahasiswa yang masih bingung dengan informasi terkait kabar pemira yang kian hari semakin menghilang, ditambah oleh kabar pembayaran dan perpanjangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang tifak jelas. Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus, pada aksi ini menegaskan terkait dengan ketegasan Rektor maupun Birokrasi terhadap kasus Pemira yang sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA tersebut membawa dua belas poin tuntutan. Namun, terdapat tiga tuntuntan utama, tiga poin tuntutan tersebut adalah; Pertama, mendesak Rektor Unram untuk mengeluarkan peraturan rektor yang menindaklanjuti masalah pemira agar dapat terselesaikan pada bulan januari. Kedua, kejelasan anggaran untuk KPRM, dan ketiga adalah kejelasan tentang bantuan UKT dan keringan UKT yang diberikan oleh kampus. Seperti yang disampaikan oleh Fadli selaku koordinator umum dalam aksi tersebut “sebenarnya kita memiliki dua belas tuntutan, namun kita hanya memprioritaskan tiga tuntutan ini, yang paling umum adalah tentang pemira yang harus selesai di bulan januari,"  Ujarnya.

Selain tuntutan umum terkait pemira, aksi tersebut juga membawa tuntutan yang berkaitan dengan UKT mahasiswa yang kian hari tidak mendapat kejelasan. Sehingga, timbul keresahan di kalangan mahasiswa, terlebih berkaitan dengan perpanjangan pembayaran UKT tersebut. Fadli, sekjend (demisioner) BEM Universitas 2021, mengungkapkan “bagi saya pribadi, karena tuntutan yang kita bawa tidak ada yang bersifat multitafsir, saya berharap ketika birokrasi datang entah Wakil Rektor (WR) 3 atau WR 1 akan menerima karena yang disampaikan sesuai bukti dan fakta," ujarnya dengan penuh harap. 

Terkait dengan hal ini, Enny Yulianti selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni menanggapi dengan santai tuntutan dari Aliansi Peduli Kampus. “wajar-wajar saja, biasa sih mahasiswa mau tau informasi  secara jelas”. Tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa “saya juga mengharapkan bantuan ukt untuk kalian ini bisa turun segera, karena ini kan bantuan dari pusat langsung," Pungkasnya.

Kegiatan aksi tersebut belum memberikan hasil mutlak berkaitan dengan keputusan ataupun kejelasan birokrasi berhubungan dengan tuntuntan-tuntutan yang dilayangkan. Oleh karena itu, akan diadakan audiensi kembali pada waktu dekat namun waktunya tidak dijanjikan oleh birokrasi. Sehingga, pada akhir kegiatan aksi tersebut, Enny Yulianti, menyampaikan "Jangan memaksa, Soalnya Ibu belum bertemu sama WR 1 sama WR 2 karena yang membuat keputusan bukan ibu saja dek, belum lagi kalau WR 1 sama WR 2 sibuk, jadinya ibu harus menunjukkan keputusan mereka," Ungkapnya. (Lim/Yik)



 




2 komentar:


  1. Auf https://csvisor.de wird deutlich, wie wichtig Cloud-Pentest-Methoden heute sind. API-Tests helfen dabei, Schwachstellen in der Schnittstelle zu erkennen, bevor Hacker sie ausnutzen können. Besonders IAM-Misconfigurations sorgen regelmäßig für Sicherheitslücken. Eine Studie von 2023 zeigt, dass 60 % der Cloud-Umgebungen durch falsch konfigurierte Zugriffsrechte gefährdet sind. Das Erkennen und Beheben dieser Fehler gehört zu den zentralen Themen in cybersecurity weiterbildung. Unternehmen, die sich damit beschäftigen, reduzieren das Risiko eines Datenlecks erheblich und erfüllen gleichzeitig gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO.

    BalasHapus

  2. In der IT-Sicherheit von Arztpraxen gibt es klare Unterschiede zwischen den Ansätzen für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Während eine Seite sich auf die Erfüllung formaler Anforderungen nach §75b SGB V konzentriert, setzt die andere auf eine umfassende Risikoanalyse und individuelle Schutzmaßnahmen. Die gesetzlichen Mindeststandards fordern etwa verschlüsselte Datenübertragung und Zugriffskontrollen, wie sie in der BSI TR-02102 geregelt sind. Ein Beispiel ist die Anforderung, dass Patientendaten in Ruhe und während der Übertragung durch AES-256 verschlüsselt werden müssen. Wer sich intensiver mit cybersecurity weiterbildung befasst, sollte wissen, dass Tools wie Splunk bei der Überwachung von Sicherheitsereignissen helfen können, was in vielen Praxen noch zu selten genutzt wird. Das Online-Angebot https://csvisor.de/ bietet Kurse an, um diese Standards besser zu verstehen und umzusetzen. Es ist notwendig, sowohl gesetzliche Vorgaben als auch technische Best Practices zu kennen, um wirklich widerstandsfähige IT-Strukturen aufzubauen. Nur so kann man im Fall eines Vorfalls schnell reagieren und Patientendaten effektiv schützen.

    BalasHapus