Mimbar Rakyat: Kritikan Demokrasi yang Cacat

 (Sumber foto: Tim Liputan Pena Kampus.)

Mataram, Pena Kampus - Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggugat, melakukan aksi mimbar rakyat mengkritik bentuk kebijakan pemerintahan Jokowi menuju akhir jabatannya dengan membawa tuntutan nasional dan regional. (10/02/24)

Adanya fenomena pergerakan dari civitas akademik di luar NTB menjadi latar belakang aksi ini dengan mengusung tema Selamatkan Demokrasi, Turunkan Rezim Jokowi. Hal tersebut sejalan dengan tanggapan Tera selaku ketua umum Forum Mahasiswa Nasional (FMN), "melihat fenomena hampir seluruh civitas akademik yang menyatakan sikap, kemudian sudah sedikit melek terkait situasi demokrasi," tuturnya saat aksi berlangsung pada Jum'at (09/02/24).

Tera juga menambahkan bahwa dalam aksi di simpang 4 Islamic Center ini menyoroti kebijakan Jokowi sebelum masa jabatannya selesai, serta amanat terhadap pemerintahan selanjutnya sesuai dengan poin tuntutan yang bersifat nasional dan regional. "Berbicara soal kebijakan hari ini siapapun nantinya akan jadi presiden yaa kita percayakan, tetapi dia juga harus mencabut kebijakan strategis di era jokowi," tambahnya.

(Sumber foto: Tim Liputan Pena Kampus)

Tidak hanya dari kalangan Mahasiswa, poin tuntutan dalam aksi juga menyita perhatian Dodi salah satu masyarakat yang ikut dalam aksi, menyatakan bahwa presiden seharusnya bersikap netral dan tidak menggunakan kekuasaannya dalam mewujudkan pemilu yang jujur, bebas dan adil. "Poin tuntutan ini memang begitu menggelikan yang saya rasa, karena keterlibatan peresiden RI diakhir masa periodenya menggunakan segala macam kekuatan dan kekuasaannya," ujarnya (09/02/24).

Aksi Aliansi Rakyat NTB Menggugat ini digelar dari pukul 14.00 - 18.30 WITA, adapun masa yang bergabung berasal dari; Dosen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM Unram),BEM Se-Fakultas Universitas Mataram, BEM Universitas Gunung Rinjani (UGR), Forum Mahasiswa Lombok Timur ( FORMASTIM) , Front Mahasiswa Nasional (FMN), BEM STIKES dan Masyarakat Umum.(nop/jel)