(Sumber: Pena Kampus)
Mataram, Pena Kampus - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) gelar aksi demonstrasi tolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang baru-baru ini disahkan oleh Rektor Unram. (15/05/2024)
Mahasiswa Unram yang tergabung dalam "Gerakan Aliansi Mahasiswa Menggugat" melakukan aksi yang berpusat di halaman rektorat. Sekitar 100-an lebih mahasiswa ikut terlibat dalam aksi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram tersebut.
Salah satu perwakilan dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) mempertanyakan transparansi dari pihak rektoran dalam mengambil keputusan terkait UKT. “Pihak Unram tidak pernah melibatkan mahasiswa dalam rancangan kenaikan UKT, harusnya dalam aturan itu minimal enam bulan sebelum penetapan ada sosialisai terkait hal ini, dimana transparansinya birokrasi ini?.” Ujarnya saat menyuarakan orasinya.
Kemudian, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga mengatakan pihak Unram harusnya melihat kondisi ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. “Mengingat ekonomi NTB masih tergolong menengah ke bawah, harusnya pihak kampus juga melihat itu jika ingin merubah biaya UKT”. Ujar Fathur perwakilan dari BEM FKIP dalam orasinya
Tak lama aksi dimulai, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR 3) datang menemui massa aksi dan mempersilakan untuk masuk ke koridor gedung rektorat. “Silahkan temen-temen massa aksi bisa tunggu di koridor dulu”. Ucapnya di depan massa aksi.
Aksi yang dilakukan mulai pukul 10.00 WITA tersebut membawa beberapa poin tuntutan. diantaranya adalah sebagai berikut.
1. TOLAK Kenaikan UKT
2. Mendesak birokrasi Mencabut Implementasi UU PT No. 12 Tahun 2012
3. Mendesak birokrasi untuk Transparansi Anggaran Keuangan BKT, BOPTN, dan KIP-K yang diterima mahasiswa.
4. Mendesak birokrasi menghapus IPI dan Pungli
5. Berikan kepastian waktu terhadap mahasiswa melakukan pengajuan banding UKT yang dilakukan.
6. Libatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak kepada mahasiswa-mahasiswi, tidak melalui Sosialisasi dan Klarifikasi Semata
7. STOP kekerasan SEKSUAL dan mendesak birokrasi mengevaluasi Satgas PPKS
8. Hentikan tindakan premanisme terhadap mahasiswa melakukan gerakan
9. Menuntut birokrasi menyelesaikan Dana Apresiasi yang mandet. (Ali)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar