Workshop Jadi Arena Kontroversi

 

Workshop yang diadakan oleh BEM pada Senin, 8 Maret 2021 jadi arena silang pendapat dan menuai kontroversi. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bersatu menuntut transparansi dana dari birokrasi.

Kegiatan Workshop dalam rangka mempersiapkan Ormawa FKIP untuk menjalankan satu periode kepengurusan dengan tema, “Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan yang SIAP (Solidaritas, Integritas, Aktif, dan Profesional)”.(baca:https://www.penakampus.com/2021/03/bem-fkip-bersama-ormawa-mengadakan-lkmm.html).

Ketua BEM FKIP, Yudistira, memberi respons positif pada penjelasan materi Wadek Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Gito Hadiprayitno, mengenai kejelasan ranah kegiatan BEM, DPM, UKM dan HMPS yang dapat membantu Fakultas yang berorientasi pada Sistem Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA). Namun, dalam menjalankankan kegiatan yang berorientasi pada SIMKATMAWA, Yudis meminta tranparansi dana yang diberikan fakultas untuk Ormawa, “kejelasan dana per Ormawa itu berapa, bapak?Kalau kita konkrit saja, intinya kita maunya Ormawa dananya diloskan saja pak,” ujar Yudis dalam sesi tanya-jawab.

Menanggapi pernyataan Yudis, Wadek III mengusulkan untuk dana Ormawa ditetapkan dengan jumlah di atas lima juta dengan syarat tor dan rincian dana kegiatan dikumpulkan dalam bentuk proposal, “Kalau rincian anggaran dana dantornyatidak ada, yah sudah, coret, coret,” paparnya.

Sekretaris Jendral (Sekjend) BEM FKIP, Apryanto, mengajukan usulan terkait anggaran dana untuk program kerja internal dan yang berorientasi SIMKATMAWA dibedakan, “Keinginan kita cuma dua disini pak, yang pertama diloskan, yang kedua orientasi program kerja berbasis SIMKATMAWA itu di luar konteks daripada anggaran itu, pak,” ujarnya.

Wadek III, Gito Hadiprayitno menyatakan bahwasanya, usulan terkait anggaran dana program kerja yang berorientasi SIMKATMAWA  dibedakan dengan program non-SIMKATMAWA tidak dapat ia terima, “kalau anggaran SIMKATMAWA itu diluar konteks, tidak bisa, karena itu bagian anggaran dari Kemahasiswaan”. Kembali pada poin usulan Yudis, Gito Hadiprayitno mengambil keputusan untuk membatasi jumlah anggaran dana Ormawa, “Makanya kalau emang los, los aja, gak apa-apa, nanti program kerjanya yang kita evaluasi di fakultas, di rapat pembina,”tambahnya.

Keputusan Wadek III, tidak diterima oleh Ketua HMPS Pendidikan Sosiologi, Martoni, ia menanggapi bahwasanya dana Ormawa yang tidak ditetapkan akan berdampak pada program kerja internal yang tidak berorientasi pada SIMKATMAWA, “jadi, saya rasa kita patok saja, kalau mau los bahaya juga nanti,” ujarnya.

Selaras dengan Martoni, Ahmad Baehaki salah satu peserta Workshop menyatakan bahwa kebijakan baru terkait anggaran kegiatan Ormawa harus dikaji, “Ada hal yang perlu dikaji lebih lanjut seperti halnya dana, harus lebih transparan agar tidak terjadi kecemburuan sosial,” ujarnya (12/03).(mar)